Tekanan ekspansi industri skala besar di sepanjang garis pantai Kalimantan Barat sering kali menyingkirkan peran masyarakat lokal dari ruang kelolanya. Strategi penguatan hak pengelolaan yang diusung oleh WALHI Bima difokuskan pada pengakuan legal atas zona tangkap dan kawasan magrove berbasis komunitas nelayan. Penguasaan ruang oleh korporasi sering kali memicu konflik agraria dan merusak ekosistem Pesisir yang menjadi sumber penghidupan utama warga. Melalui pendampingan hukum dan pemetaan partisipatif, masyarakat dibantu untuk memperoleh kepastian izin pengelolaan kawasan secara sah dari pemerintah. Pengakuan legal ini penting sebagai benteng perlindungan ruang hidup nelayan tradisional dari ancaman penggusuran dan pencemaran industri.

Upaya penataan ruang berbasis kearifan lokal terbukti mampu menjaga kelestarian ekosistem ekosistem pesisir pantai sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Nelayan tradisional diajak merumuskan aturan adat mengenai pembatasan alat tangkap destruktif serta penetapan zona perlindungan terumbu karang. Pembagian wilayah kelola yang jelas mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan sumber daya laut antar kelompok pengguna ruang. Pemulihan kawasan hutan bakau yang rusak dilakukan secara swadaya guna mengembalikan fungsi tempat pemijahan alami bagi bibit ikan dan udang. Tata kelola ruang yang adil dan berkelanjutan ini memberikan kepastian akses bagi nelayan untuk mengelola potensi laut secara bijaksana.

Penguatan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui pembentukan koperasi nelayan dan kelompok pengolah hasil laut berbasis perempuan. Warga dibekali dengan keterampilan pengolahan produk perikanan agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi saat dipasarkan ke luar daerah. Penggunaan teknologi pendingin ramah lingkungan serta perbaikan jaringan distribusi membantu nelayan menekan risiko kerusakan ikan hasil tangkapan. Kehadiran kelembagaan ekonomi lokal yang kuat membebaskan nelayan dari jeratan hutang tengkulak yang selama ini merugikan posisi tawar mereka. Keberhasilan pengembangan ekonomi komunitas ini mempertegas bahwa pengelolaan ruang mandiri mampu menciptakan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Pengawalan atas keterbukaan informasi publik mengenai dokumen tata ruang wilayah pesisir terus digencarkan guna mencegah tumpang tindih izin konsesi baru. Pendampingan advokasi dari WALHI Mataram membantu kelompok nelayan menyusun dokumen usulan wilayah kelola rakyat secara terstruktur sesuai prosedur hukum. Data geospasial hasil pemetaan swadaya masyarakat diserahkan kepada kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan penetapan zona lindung kebudayaan nelayan. Transparansi data ruang laut mencegah masuknya proyek perusakan lingkungan yang tidak mengantongi persetujuan dari warga lokal. Penguatan posisi tawar nelayan tradisional di meja perundingan menjadi kunci keberhasilan pertahanan wilayah kelola ini.

Dukungan jaringan kerja sama antar komunitas pesisir diperkuat guna membangun kekuatan bersama dalam menghadapi ancaman perusakan ekosistem laut. Inisiatif advokasi yang digalang oleh WALHI Kupang sukses membangun konsolidasi antar desa pesisir dalam mengawasi perairan mereka dari praktik penangkapan ikan ilegal. Tim patroli laut swadaya dibentuk untuk memantau pergerakan kapal-kapal besar yang sering melanggar batas wilayah tangkap nelayan kecil. Komunikasi yang terjalin erat antar pengawas desa mempercepat pelaporan pelanggaran hukum ke pihak berwenang di tingkat provinsi. Solidaritas kolektif ini membuktikan bahwa persatuan warga pesisir merupakan modal utama dalam menjaga kedaulatan wilayah laut mereka.

Penguatan wilayah kelola rakyat di kawasan garis pantai Kalimantan Barat merupakan langkah transformatif menuju pengelolaan sumber daya alam yang adil. Keberhasilan nelayan tradisional dalam mengelola ruang lautnya secara mandiri membuktikan efektivitas kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan. Kepastian hak atas ruang hidup memberikan jaminan masa depan bagi keberlanjutan profesi nelayan serta kelestarian ekosistem bahari. Pemerintah didesak untuk terus mempercepat proses penerbitan izin pengelolaan berbasis komunitas di seluruh kawasan pesisir nusantara. Dengan memperkuat posisi rakyat dalam mengelola ruangnya, kelestarian laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir akan terwujud secara berdampingan.